Di Podcast Akbar Faizal, Bos Charta Politika Bongkar Alasan Berseberangan dengan Jokowi

- Editor

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengungkap alasan ideologis di balik keputusannya berseberangan dengan Joko Widodo (Jokowi), setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari tim pemenangan hingga lingkaran diskusi di Istana.

Hal itu disampaikan Yunarto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang Senin (13/10/2026).

Yunarto menegaskan, sejak awal ia tidak mengenal Jokowi secara personal sebelum maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang ia kenal adalah nilai-nilai baru yang dibawa Jokowi kala itu.

“Saya tidak mengenal Jokowi sebelum dia maju Gubernur DKI. Tapi saya kenal dengan nilai-nilai baru yang dimilikinya. Dia bukan ketua umum, dia berhasil di Solo, dia punya gaya egaliter dalam berkomunikasi. Buat saya simpel, asyik juga orang ini kita naikkan karir politiknya,” ujar Yunarto seperti dikutip Mediakarya, Selasa (13/10/2026).

Ia menyebut dukungannya murni karena ketertarikan pada ide dan gaya kepemimpinan, bukan karena orientasi jabatan.

Menurutnya, selama Jokowi menjadi presiden, ia masih memaklumi adanya grey area dalam kekuasaan karena politik tidak hitam putih. Namun titik balik terjadi pada 2023, menjelang Pilpres 2024.

“Beliau mengambil posisi yang totally menegasikan semua yang kita lihat ada sebagai nilai-nilai itu dalam dirinya,” kata Yunarto.

Yunarto menyebut dua hal yang membuatnya kecewa secara ideologis. Pertama, perubahan pendekatan dari bottom up menjadi ekstrem top down dengan melakukan politik dinasti saat masih berkuasa. Ia menilai hal itu bahkan tidak pernah dilakukan seekstrem itu oleh SBY maupun Megawati.

Baca Juga:  Bendera Bintang Kejora Berkibar di Papua, Wakil Ketua MPR Pertanyakan Keberadaan TNI/Polri

Kedua, keputusan Jokowi mendukung sosok yang secara pemikiran berseberangan dan pernah diuji dalam dua kali debat capres, yakni Prabowo Subianto.

“Kita bisa maafkan dalam konteks harmonisasi politik beliau menerima Pak Prabowo menjadi Menhan. Tetapi ketika dalam konteks kemudian dia men-support menjadi kepala eksekutif yang dia sadari pemikirannya berbeda sekali dengan beliau,” ungkapnya.

Yunarto menilai langkah tersebut sebagai transaksi politik, bukan negosiasi program Indonesia ke depan.

“Artinya kita lihat beliau sedang tidak berpikir tentang negara. Beliau menggadaikan apa yang sudah dia perjuangkan untuk sebuah transaksi politik. Kompensasinya apa? Anaknya,” tegasnya.

Ia menambahkan, transaksi itu kini terbukti. Tidak pernah ada perbincangan mengenai kesesuaian program, transaksi hanya berbicara mengenai posisi wakil presiden.

“Apa yang saya sebutkan barusan tadi sekarang terbukti. Perlahan terbuka ketidaksesuaian pemikiran. Tidak pernah ada perbincangan mengenai program,” pungkas Yunarto.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan paling terbuka Yunarto Wijaya soal alasannya meninggalkan Jokowi, setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendukung awal Jokowi dari kalangan relawan dan analis politik. (Edr)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Bakom RI: Wapres Gibran Tidak Bisa Di-impeachment, Penurunan Foto Kurang Baik
Pakar Imbau Elit Golkar Responsif Sikapi Wacana Eksodus Kader di Jabar
Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Analis IPPS Ingatkan Bahaya Pemburu Rente Manfaatkan Calon Ketua
Pasca Putusan MK Desakan Pemakzulan Gibran Mengalir Deras, Pakar Ingatkan Jalur Konstitusi Panjang dan Ketat
Pengamat Ini Duga Polemik Ijazah Gibran Sengaja Digoreng untuk Alihkan Isu MBG dan Kopdes
Tanpa Jokowi Mustahil Jadi Ketum Golkar, Tapi Saat Ijazah Gibran Disoal Bahlil Bungkam
Agus Wahid: Bahlil Bukan Figur Arus Bawah, Golkar Terancam Kehilangan Marwah dan Elektoral
Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Bakom RI: Wapres Gibran Tidak Bisa Di-impeachment, Penurunan Foto Kurang Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:29 WIB

Di Podcast Akbar Faizal, Bos Charta Politika Bongkar Alasan Berseberangan dengan Jokowi

Selasa, 13 Oktober 2026 - 07:10 WIB

Pakar Imbau Elit Golkar Responsif Sikapi Wacana Eksodus Kader di Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 - 09:55 WIB

Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Analis IPPS Ingatkan Bahaya Pemburu Rente Manfaatkan Calon Ketua

Senin, 12 Oktober 2026 - 05:46 WIB

Pasca Putusan MK Desakan Pemakzulan Gibran Mengalir Deras, Pakar Ingatkan Jalur Konstitusi Panjang dan Ketat

Berita Terbaru