JAKARTA, Mediakarya – Analis Institute for Public Policy Studies (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur, mengapresiasi keputusan Sahrin Hamid mundur dari Komisaris Jakpro. Langkah itu diambil setelah Sahrin menduduki jabatan Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat (PGR).
Menurut Yusuf, langkah Sahrin Hamid mundur dari Komisaris Jakpro, sejatinya menjadi pembuktian tidak semua pemimpin, tidak semua pejabat dan tidak semua pengurus partai politik miskin ahlak
“Ini merupakan langkah awal yang elegan dan terhormat. Syahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat telah menjadi anomali dari perasaan skeptis dan apriori rakyat terhadap realitas kepemimpinan dan partai politik yang ada selama ini,” ungkap Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Mantan aktivis 98 ini menliai Partai Gerakan Rakyat melalui Ketua Umumnya Syahrin Hamid, telah memulai kultur baru partai politik yang mengedepankan kepemimpinan berkarakter adab.
“Ini menjadi indikator kelahiran Partai Gerakan Rakyat yang memaknai partai politik bukan soal kekuasaan semata, tujuan jabatan dan meraih kekayaan,” tegas Yusuf.
Kepemimpinan, terlebih dalam partai politik bukan hanya sekedar menampilkan wajah organisasi. Ia juga menjadi keteladanan pikiran, sikap dan tindakan dari kesadaran kehidupan yang memaknai prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi yang sesungguhnya.
“Sekali lagi, Keputusan Syahrin Hamid dalam kapasitas Ketum Umum Partai Gerakan Rakyat yang mundur dari jabatan Komisaris Jakpro-BUMD milik Pemprov Jakarta, membuktikan bukan hanya kesanggupan menghindari “conflict of interest” sebagai pejabat publik,” jelas Yusuf.
Lebih dari itu, seorang Syahrin Hamid telah membuka asa dan semangat kelahiran baru budaya politik yang sehat dan bermartabat dalam iklim partai politik di Indonesia.
“Semangat berjuang dan semangat menyelami sanubari rakyat Indonesia pada Syahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat,” pungkas Yusuf. (EDR)
