“Kami ingin evaluasi berbasis data agregat, berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, kemudian bagaimana mereka melakukan hal itu,” katanya.
Menurutnya, selama ini, evaluasi yang dilakukan belum berbasis data agregat. Untuk itu, seringkali kewenangan setiap pemerintah daerah dinilai belum tepat sasaran.
Oleh sebab itu, kata dia, Kemendagri RI melakukan review atau mengulas pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kota Surabaya.
Ia menyebut, selain pelayan publik yang dimiliki oleh Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan, juga pada angka kemiskinan, dan pengangguran mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dan SiLPA turun.
