“Pada pagi ini saya dikirim terus berita tentang pungutan di MAN 1 Cianjur, dan sudah ada penjelasan dari humasnya. Bahwa sumbangan itu, infak atau dilakukan karena untuk menutupi biaya operasional yang tidak cukup bersumber dari BOS dan BPMU,” katanya, Rabu (23/7/2025).
Meski demikian lanjut dia, pengelolaan MAN berada di bawah kewenangan Kementrian Agama. Namun sejatinya tidak ada perbedaan antara MAN dan SMA Negeri dalam soal pungutan.
“Memang bukan di bawah gubernur. Namun saya sebagai gubernur perlu sampaikan, bahwa BOS MAN dan SMA Negeri sama, juga BPMU sama. Namun pertanyaannya adalah mengapa kalau di SMA Negeri tidak ada pungutan, tapi MAN ada pungutan, keduanya juga kan bersumber dari uang dan nilai yang sama,” katanya.
MAN 1 Cianjur Merasa Disudutkan Dedi Mulyadi
MAN 1 Cianjur mengaku merasa tersudutkan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah sama dengan sekolah negeri.
Seperti diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi terkait adanya iuran di MAN 1 Cianjur. Dedi Mulyadi menilai seharusnya madrasah tak memungut iuran karena sama-sama dapat dana bantuan dari pemerintah.
Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin mengaku pihaknya saat ini merasa tersudut atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan permasalahan iuran atau dana sumbangan yang dilakukan MAN 1 Cianjur kepada orang tua siswa.
“Terkait pernyataan Gubernur, kami dari madrasah sangat merasa tersudutkan, karena bila dibandingkan dengan SMA negeri, sebetulnya kita itu berbeda. Misalnya BOS untuk madrasah sebesar Rp 1,5 juta per siswa. Sedangkan BOS untuk SMA mencapai Rp 1,9 juta per siswa,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, sekolah madrasah selama ini hanya mengandalkan dua bantuan, yaitu BOS dari pemerintah pusat dan BPMU dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Bahkan, hingga saat ini dana BPMU dari Pemprov yang seharusnya sudah mulai cari dari awal tahun belum ada. Padahal untuk sekolah SMA dana BPMU-nya sudah cari sejak Maret lalu. Besarannya BPMU sepertinya sama dengan SMA yaitu sebesar Rp 600 ribu per siswa,” katanya.
Ia mengatakan, dana BPMU tersebut belum cair terhadap sekolah madrasah di seluruh Jawa Barat. Karena proses BPMU tersebut dikoordinasikan oleh Kanwil Kementrian Agama.
“Silahkan boleh dicek, memang dana BPMU bagi madrasah se-Jawa Barat belum cair,” katanya. (DED)
