JAKARTA, Mediakarya – Dualisme kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi memasuki babak baru.
Dimana kubu Nofel Saleh Hilabi melakukan gugatan ke Mahkamah Partai (MP) atas kepengurusan Ade Puspitasari yang dipilih secara aklamasi melalui Musda Golkar pada 29 Oktober 2021 lalu.
Konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu pun mengundang perhatian sejumlah kalangan. Saling klaim terkait siapa yang peling mendapatkan legitimasi dari kader Golkar maupun DPP, dilakukan oleh kedua kubu tersebut.
Menanggapi konflik di internal Partai Golkar Kota Bekasi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof.Cecep Darmawan mengatakan, kedua belah pihak yang berseteru sebaiknya duduk bersama agar mendapatkan solusi yang terbaik guna kepentingan partai lebih luas.
Selaku ilmuan, Prof.Cecep melihatnya bahwa fenomena ini biasa saja terjadi. Hal itu terkait dengan perebutan kekuasaan. Sebab partai itu merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh kekuasaan.
“Setuju atau tidak setuju, partai itu sebaga instrumen dari kekuasaan. Oleh karena itu wajar berbagai pihak untuk memperebutkan itu,” kata Cecep kepada Mediakarya, Sabtu (27/11/2021).
