Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Mochamad Abbas mengatakan salah satu pendapatan yang diandalkan DKI Jakarta adalah pajak. Apalagi, nantinya akan ada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan segera diterapkan.
Nantinya, akan ada penyesuaian terkait perpajakan di Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota, termasuk dalam hal reformasi digital.
“Nah dengan formulasi-formasi ke depan seperti apa juga itu lagi diskusikan lebih lanjut. Tapi saya yakin apapun kebijakan yang nanti akan diambil pasti juga memperhatikan daya belinya masyarakat, memperhatikan juga kebutuhan dari pemerintah daerah terkait dengan PAD-nya,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya juga akan mengajak stakeholder terkait seperti dari perusahaan penyedia aplikasi dan pengusaha yang disasar para generasi Z agar tetap membantu mengendalikan harga demi menekan inflasi.
