Namun demikian, persoalan yang terjadi di Lombok Tengah ini, Bawaslu setempat harus aktif mengambil peran dengan membandingkan data yang dimiliki, sehingga tidak terus berlarut-larut mengingat tahapan saat ini sudah sampai di tingkat provinsi.
“Tinggal KPU yang menindaklanjuti saran dan perbaikan tersebut. Nanti Bawaslu yang akan melihat apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” katanya, dilansir dari antara.
Sebelumnya, pleno tingkat kabupaten yang digelar KPU Lombok Tengah yang dibuka pada tanggal 2 Maret 2024 diwarnai aksi protes, bahkan Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid yang hadir dalam kesempatan tersebut diminta keluar oleh para saksi, karena tidak ada kewenangan untuk memberikan penjelasan. Hingga malam ini proses pleno KPU Lombok Tengah masih berlangsung. (sm)
