JAKARTA, Mediakarya – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara DKI Jakarta mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan nasional.
Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, Sandroin Labada, menegaskan janji politik saat kampanye harus dibuktikan melalui kebijakan konkret yang menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan keberpihakan negara kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh hanya membangun narasi keberhasilan, sementara persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius,” tegas Sandroin, Minggu (18/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya program prioritas, tetapi dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar laporan pencapaian,” ujarnya.
Soroti APBN dan Nasib MBG
BEM Nusantara DKI Jakarta menyoroti efektivitas penggunaan APBN, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek strategis nasional.
“Setiap kebijakan harus dievaluasi berdasarkan manfaat, ketepatan sasaran, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat,” kata Sandroin.
Ia mengingatkan pemerintah perlu memastikan program berskala besar tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar, terutama kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Di sisi lain, efektivitas kabinet juga harus menjadi perhatian. Besarnya postur pemerintahan perlu diimbangi dengan kinerja yang terukur dan efisiensi birokrasi.
“Uang negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program wajib memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Jika terdapat kebijakan yang tidak efektif atau pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawabnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan objektif,” tegasnya.
Demokrasi Jangan Lumpuh dan Bencana Harus Jadi Prioritas
Selain persoalan ekonomi, BEM Nusantara DKI Jakarta mengingatkan bahwa kuatnya koalisi pemerintah di parlemen tidak boleh melemahkan fungsi pengawasan DPR.
“Prinsip checks and balances harus tetap berjalan agar kekuasaan tidak terpusat tanpa kontrol yang memadai. Kritik dari mahasiswa, akademisi, pers, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi serta memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi,” ujar Sandroin.
BEM Nusantara juga menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran hutan dan lahan yang mengancam masyarakat serta lingkungan di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, termasuk ketika masyarakat menghadapi bencana. Penanganan tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus disertai langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Berdasarkan evaluasi tersebut, BEM Nusantara DKI Jakarta menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran:
- Evaluasi prioritas APBN dengan mengutamakan pemulihan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Evaluasi kinerja kabinet secara objektif dan transparan, termasuk mempertimbangkan perombakan kabinet terhadap menteri yang tidak mencapai target kinerja.
- Menjaga demokrasi dan supremasi hukum, menjamin kebebasan berpendapat, serta memperkuat pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
- Memperkuat mitigasi dan penanganan bencana, memastikan perlindungan korban, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta menindak pelanggaran hukum yang memperparah kerusakan lingkungan.
Sandroin menegaskan sikap kritis mahasiswa bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan nasional, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya menjadi slogan politik. Masa depan bangsa harus dibangun melalui pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang berkeadilan, lingkungan yang terjaga, dan demokrasi yang sehat,” tegas dia.
“Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan independen agar kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan rakyat,” pungkas Sandroin. (Pri)
