“Kami ingin menegaskan bahwa masyarakat Kota Bekasi tidak menolak KPK. Sebaliknya, kami mendukung penuh kehadiran KPK untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Sandi.
Ia menjelaskan, aksi ini sekaligus sebagai respons atas narasi yang berkembang di ruang publik terkait pemasangan spanduk #JagaWalikotaBekasi dan #TolakKPKObokObokKotaBekasi, yang dinilai dapat menimbulkan kesan seolah masyarakat menolak proses penegakan hukum.
Menurut Sandi, tagar #HattrickKotaBekasi mengacu pada sejarah penanganan kasus korupsi oleh KPK terhadap kepala daerah di Kota Bekasi dalam dua dekade terakhir, yakni kasus Mochtar Muhammad pada 2010 dan Rahmat Effendi pada 2022. Ia menyebut, hingga kini masih terdapat sejumlah laporan dugaan korupsi dan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang telah disampaikan ke KPK dan masih dalam tahap pendalaman.
