JAKARTA, Media Karya-Maraknya dugaan praktek money politik dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu mendapat perhatian serius berbagai kalangan. Kondisi ini memunculkan sejumlah keprihatinan. Berikut adalah tanggapan dari Partai-partai yang memiliki perwakilan kursi di DPRD DKI Jakarta, secara berseri akan kami tampilkan.
Sekretaris DPD Gerindra DKI Rany Mauliani mengaku prihatin dengan fenomena maraknya praktek money politik dalam Pileg 2024 lalu.
“Ya begitulah fenomenanya, ternyata masyarakat kita masih memilih berdasarkan nominal bukan berdasarkan kinerja. Tidak bisa disalahkan juga sih sebenarnya karena memang mungkin mereka tidak peduli akan adanya perubahan dalam kehidupan yang secara jelas, tapi lebih menganggap pileg atau pilpres sebagai pesta 5 tahun sekali,” ujar Rany dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp Messenger (WA) kepada Media Karya, Kamis (29/2/2024).
Rany yang saat ini menjabat Wakil ketua DPRD DKI ini menilai kondisi itu terjadi lantaran bangsa kita baru melewati masa covid yang membuat perekonomian bangsa berantakan.
“Mungkin juga itu tandanya masyarakat kita masih banyak yang hidup susah, bisa dipahami juga karena kita baru saja melewati masa covid yang membuat perekonomian bangsa berantakan. Untuk itu masyarakat juga harus siap menanggung bila caleg yang dipilihnya tidak akan pernah menyapa lagi selama menjabat bila ternyata memilih hanya berdasarkan siraman serangan fajar,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut Rany berbagai pihak jangan lelah mengedukasi politik yang benar kepada masyarakat.”Bila di Gerindra ada yang terindikasi, kita ikuti sesuai aturan yang berlaku lalu kembali kepada partai saja bagaimana arahannya nanti,” benernya.
Ketika ditanyakan bagaimana sikap partai Gerindra apabila ada sengketa antar caleg internal dalam satu dapil antara kader yang mengakar dengan kader yang diduga melakukan serangan fajar?
Rany mengungkapkan hal itu kembali kepada keputusan partai. “Selama melakukan kecurangan dan merugikan internal partai, bappilu akan mengevaluasi hingga menangguhkan pelantikannya. Itu yang pernah disampaikan, tapi kembali lagi semua harus by data C1 yang akurat. Karena di Gerindra punya sistem perhitungan suara secara aplikasi berdasarkan C1. Alhamdulillaah sejauh ini yang kami pantau tidak ada sengketa di internal, karena saat ini fokus pada pengawalan suara perolehan jumlah kursi maksimal untuk partai,’ pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah menilai kemunculan caleg instan hingga lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik money politik tersebut.
“Masih maraknya praktik politik uang disebabkan oleh gagalnya para caleg dalam menarik suara pemilih. Alih-alih menjual ide dan gagasan, peserta pemilu justru mengambil jalan pintas dengan menyebarkan uang,” ujar Amir Hamzah saat berbincang dengan wartawan, Kamis (29/2/2024).
Menurut Amir kondisi ini terjadi lantaran kegagalan partai politik dalam merekrut dan mempersiapkan para caleg. “Mereka menggunakan cara politik uang supaya betul-betul terpilih di parlemen,” bebernya.
Oleh karena itu, Amir menyarankan perbaikan sistem penegakan hukum. “Harus ada perubahan regulasi dan keberanian penyelenggara pemilu. Politik uang itu cukup menjadi kewenangan Bawaslu saja seharusnya,” ungkapnya.(dri)
