BANDUNG, Mediakarya – Ketua Umum DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, memberikan pernyataan tegas terkait isu pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski pihak BGN telah mengklarifikasi kabar mengenai 70.000 unit motor sebagai hoaks, PMPRI tetap menyoroti fakta pengadaan sebanyak 21.801 unit dengan nilai fantastis mendekati Rp1 triliun.
“Kami di LSM PMPRI tidak hanya melihat angka, tapi kami melihat kewajaran dan asas manfaat. Temuan fakta mengenai pengadaan 21.801 unit dengan nilai hampir Rp1 triliun tetap meninggalkan lubang besar yang harus dijawab secara transparan,” ujar Kang Joker saat diwawancarai, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, ada dua poin krusial yang menjadi perhatian publik. Pertama adalah profil perusahaan penyedia barang yang dinilai baru terdaftar di akhir tahun 2025 namun sudah mampu menyerap kontrak skala masif. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai rekam jejak dan kapasitas produksinya.
Kedua, Kang Joker menyoroti harga per unit kendaraan yang mencapai Rp42 juta. Anggaran tersebut dinilai sangat tinggi karena setara dengan motor listrik kelas premium.
“Publik berhak tahu spesifikasi seperti apa yang dibeli hingga menyentuh angka setinggi itu,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, PMPRI juga mengkhawatirkan potensi kerugian negara akibat penurunan kualitas aset yang belum didistribusikan. Ia memperingatkan agar aset negara tersebut tidak berakhir menjadi ‘besi tua’ di gudang hanya karena alasan administrasi Barang Milik Negara (BMN).
“Setiap hari motor itu mendekam di gudang, kualitas baterainya menurun, dan itu adalah kerugian negara. LSM PMPRI akan terus mengawal agar program penguatan gizi nasional ini tidak ditumpangi oleh kepentingan pemburu rente proyek,” tambahnya.
Sebagai penutup, Kang Joker memberikan kritik pedas mengenai rasa keadilan sosial terkait penggunaan anggaran negara. Ia merasa ada ketimpangan antara tuntutan kepada rakyat dengan gaya belanja pemerintah.
“Ini berbanding terbalik ketika rakyat disuruh hemat BBM, tapi pemerintah justru menikmati subsidi hasil pajak rakyat melalui pengadaan-pengadaan yang tidak wajar,” pungkasnya. (Asp)
