“Namun kami juga berharap agar PJ Bupati dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara difokuskan kepada peningkatan ekonomi dan penuntasan kemiskinan,” terang Azhar kepada media ini pada Selasa (02/08/2022).
Dirinya juga mencotohkan, dimana banyak program pemerintah yang bersumber dari APBK digunakan tidak tepat sasaran. Padahal, seharusnya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
“Para SKPK jangan hanya duduk manis menerima data yang tidak valid. Hari ini kalau kita tanyakan berapa jumlah data warga miskin yang real, mereka pasti kalang kabut,” sebut Azhar
Azhar juga mempertanyakan banyak dinas-dinas melakukan kegiatan atau pertemuan-pertemuan di Lhokseumawe. Seharusnya mereka harus lebih fokus untuk peningkatan di wilayah Ibukota Aceh Utara, jangan beralasan bahwa Lhoksukon tidak ada lokasi.
Padahal sebelumnya PJ Bupati mengatakan bahwa dirinya akan merubah wajah Aceh Utara dari kemiskinan. Sementara realita di lapangan berlainan dengan perkataan sang PJ Bupati.
“Sebegai contoh kecil saja, banyak pertemuan-pertemuan dinas Aceh Utara yang dilakukan di Kota Lhokseumawe, bahkan mirisnya pertemuan tersebut dilakukan di hotel-hotel swasta di Kota Lhokseumawe, ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa perkataan PJ Bupati Aceh Utara hanya ngomong doank,” tandasnya.
