“Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” jelasnya.
Dia mengatakan, selama ini Jakpro memegang banyak penugasan strategis yang berdampak pada arus kas perusahaan.
Pemerintah berupaya menata ulang struktur aset agar Jakpro memiliki ruang gerak bisnis yang lebih berkelanjutan.
Menurut Yustinus, langkah ini juga menjadi bagian dari pembenahan sistem tata kelola BUMD secara menyeluruh.
Dia menilai keberhasilan Jakpro sebagai entitas bisnis publik sangat bergantung pada keseimbangan antara fungsi sosial dan komersial.
“BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” ujarnya.
Keseimbangan itu, lanjutnya, akan menjaga kinerja perusahaan tetap efisien dan transparan.
Dia menambahkan, transparansi laporan keuangan menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta.
Pemerintah ingin memastikan setiap penugasan yang diberikan memiliki dampak nyata bagi warga dan tidak menimbulkan beban jangka panjang.
