JAKARTA, Mediakarya-Penyelenggaraan program Mudik dan Balik Gratis yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan tajam.
Pasalnya, di balik seremoni tahunan yang diklaim sebagai bentuk kepedulian sosial, terdapat pola pengadaan jasa transportasi yang dinilai tidak sehat dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta persaingan usaha yang adil.
Ketua Umum Mahasiswa Muda Transparansi, Abid Zahid Fadilah, menegaskan bahwa pola yang berulang selama tiga tahun ini merupakan alarm keras bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
”Kami telah mengamati pola ini sejak tahun 2024. Sangat naif jika Pemprov DKI berdalih bahwa ini adalah murni hasil lelang terbuka. Ketika pemenangnya itu-itu saja selama tiga tahun terakhir, patut diduga ada spesifikasi teknis yang sengaja ‘dikunci’ atau tailor-made specification untuk memenangkan kroni tertentu,” ujar Abid Zahid Fadilah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1).
