JAKARTA, Mediakarya – Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyoroti anjloknya pasar modal Indonesia yang ia sebut sebagai “Jumat Hitam”. Dalam pernyataan videonya, Guntur menyebut IHSG ambruk 11,57% dan Indonesia didorong turun kasta ke kelas Zimbabwe.
“Jumat hitam IHSG ditutup terjun 11,57 persen ke 5.185 kehilangan 678 poin dalam sehari. Dalam sepekan indeks rontok hampir 15 persen, dari sekitar 800 saham hanya belasan yang bertahan hijau,” ujar Guntur seperti dikutip dari akun TikTok Gubtur Romli, Sabtu (17/10/2026).
Guntur merinci, indeks 45 saham unggulan LQ45 bahkan longsor lebih parah 13,82 persen. Di saat yang sama, dolar tembus Rp 18.000.
“Ini bukan koreksi, ini kepanikan,” tegasnya.
Menurut Guntur, dana asing yang kabur sepanjang tahun sudah lebih dari Rp 110 triliun, terbesar sejak krisis 1998.
Pemicunya, kata dia, adalah usulan MSCI yang mengusulkan Indonesia dicopot dari kelas emerging market dan dilempar ke keranjang _standalone market_ sekeranjang dengan Zimbabwe dan Argentina.
“Di mata investor global bursa kita dicap tak layak diperlakukan sebagai pasar normal,” katanya.
Guntur menilai pemerintah tidak bisa menyalahkan MSCI. Peringatan sudah datang sejak Januari. Masalah utamanya terang, kata dia: kepemilikan saham gelap, pembentukan harga yang diragukan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan hukum yang loyo.
“Pemerintah punya sembilan bulan, hasilnya paket kebijakan, pejabat mundur dan kemarin rombongan petinggi datang ke bursa untuk konferensi pers. Pasar menjawab dengan aksi jual,” ujarnya.
Ia mengingatkan, yang menanggung kerugian bukan pejabat, tapi jutaan investor retail, dana pensiun, dan tabungan rakyat.
Guntur pun memberikan catatan keras apa yang harus dilakukan pemerintah:
“Berhenti bermain citra. Buka pemilik manfaat akhir tanpa pandang bulu. Seret penggoreng saham ke pengadilan termasuk yang dekat dengan kekuasaan. Jaga independensi OJK dan BEI dari intervensi politik. Jauhkan Danantara dari godaan menyangga harga,” kata Guntur.
Ia mengingatkan tenggat MSCI pada Juni 2027. “Kalau pemerintah terus menyangkal, bersiaplah ekonomi terbesar Asia Tenggara resmi turun kasta,” pungkasnya. (Adt)
