“Kita usulkan kepala BPAD segera diisi dengan pejabat definitif. Harus the right man on the right place, yang mampu membenahi carut marut dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah,” bebernya.
Menurut politisi yang juga wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI ini komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum optimal membenahi sengkarut persoalan aset.
“Aplikasi SIERA sejauh ini hanya membantu pencatatan kepemilikan aset DKI mulai dari tahun 2017. Sementara mengenai legalisasi hingga keabsahan kepemilikan aset DKI di tahun 1970 sampai 1980-an masih kerap terjegal masalah,” ujarnya lagi.
