Halangi Tugas Pejabat Ombudsman RI Saat Sidak, Pegawai Lapas Cibinong Terancam Dipidana

- Editor

Selasa, 29 September 2026 - 22:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin,  (dok. TV parlemen)

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, (dok. TV parlemen)

JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengapresiasi langkah tegas Ombudsman RI dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong.

Apresiasi tersebut diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ombudsman RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Khozin, sidak yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari pengawasan publik.

“Saya mengapresiasi langkah tegas Ombudsman RI yang melakukan sidak di Lapas Cibinong. Ini menunjukkan Ombudsman bekerja sesuai mandat undang-undang, hadir untuk memastikan hak-hak warga negara, termasuk warga binaan, tetap terpenuhi,” ujar Muhammad Khozin dalam rapat tersebut.

Khozin menilai, insiden dorong-dorongan yang dialami anggota Ombudsman saat bertugas di lapangan justru menunjukkan adanya oknum aparat bawah yang belum memahami undang-undang tentang Ombudsman.

Baca Juga:  Aspirasinya Tak Digubris Pemerintah, Sejumlah Aktivis Mengadu ke Ketua DPD RI

Ia menegaskan, sesuai ketentuan, pihak yang menghalang-halangi tugas pengawasan Ombudsman dapat dipidana maksimal 2 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

“Jangan sampai ada lagi yang menghalangi tugas Ombudsman. Aturannya jelas, ada sanksi pidananya. Ombudsman ini lembaga negara yang dilindungi konstitusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi PKB itu mendorong agar Ombudsman tidak ragu untuk terus melakukan sidak-sidak serupa di berbagai instansi pelayanan publik lainnya yang dinilai bermasalah.

Ia juga menyarankan agar setiap kegiatan pengawasan di lapangan didokumentasikan secara terbuka agar publik dapat menilai langsung fakta yang terjadi.

“Kalau perlu nyalakan kamera HP saat bertugas, viralkan saja. Biar publik yang menilai. Komisi II DPR RI akan siap pasang badan mendukung tugas Ombudsman selama dijalankan dengan niat baik dan sesuai konstitusi,” pungkas Khozin. (Pri)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi
GNK: Kebesaran NU Dibangun dari Kedekatan dengan Umat, Bukan Penguasa
Selamat! Muhammad Irfan dan Santhika Devi Terpilih Jadi Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026
Temuan Kamar Mewah di Lapas Cibinong, FAST Indonesia Synergy Dorong Kajian Tata Kelola Pengawasan Pemasyarakatan
Kasudin CKTRP Jakarta Timur Minta Pengelola Paham Keandalan Gedung
Takziah SBY ke Rumah Duka Guruh Soekarno Putra Dinilai Jadi Sinyal Rekonsiliasi Politik
Banyak ‘Gus’ Terseret Korupsi, LPKAN Minta Gelar Dicopot Jika Masuk Pemerintahan
Insannul Kamil Tinjau Wind Tunnel Terbesar di Tiongkok, Dorong Transfer Teknologi untuk Industri Konstruksi RI

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:47 WIB

Halangi Tugas Pejabat Ombudsman RI Saat Sidak, Pegawai Lapas Cibinong Terancam Dipidana

Selasa, 29 September 2026 - 15:51 WIB

Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi

Selasa, 29 September 2026 - 08:32 WIB

GNK: Kebesaran NU Dibangun dari Kedekatan dengan Umat, Bukan Penguasa

Selasa, 29 September 2026 - 00:28 WIB

Selamat! Muhammad Irfan dan Santhika Devi Terpilih Jadi Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026

Senin, 28 September 2026 - 22:37 WIB

Temuan Kamar Mewah di Lapas Cibinong, FAST Indonesia Synergy Dorong Kajian Tata Kelola Pengawasan Pemasyarakatan

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Nasional

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:34 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

Nasional

Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:29 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim

Nasional

Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:21 WIB