Menurut Hanif, sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan kepada kepentingan asing. Kritik yang datang dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, harus disikapi dengan diplomasi yang bijaksana namun tetap tegas dan proporsional.
“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, namun kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujarnya.
