TANGSEL, Mediakarya – Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, penguatan data permintaan, serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, diskursus perumahan selama ini lebih menekankan pada aspek keuangan dan suplai, sementara sisi regulasi dan permintaan (demand) kerap terabaikan.
“Indonesia belum memiliki peta permintaan hunian berbasis by name, by address. Akibatnya, kebijakan tidak tepat sasaran dan muncul anomali: backlog tinggi, tapi stok rumah justru banyak yang tidak terjual,” ujar Zulfi.
