TANGSEL, Mediakarya – Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, penguatan data permintaan, serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, diskursus perumahan selama ini lebih menekankan pada aspek keuangan dan suplai, sementara sisi regulasi dan permintaan (demand) kerap terabaikan.
“Indonesia belum memiliki peta permintaan hunian berbasis by name, by address. Akibatnya, kebijakan tidak tepat sasaran dan muncul anomali: backlog tinggi, tapi stok rumah justru banyak yang tidak terjual,” ujar Zulfi.
Ia menambahkan, momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas) harus dimanfaatkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
Tantangan Akses dan Regulasi
Anggota Dewan Pembina HUD Institute, Ali Kusno Fusin, menyoroti perbedaan akses antara sektor formal dan informal. “Kelompok formal relatif mudah mendapatkan pembiayaan, sementara masyarakat informal sering kali tidak tercatat dalam sistem keuangan formal meski memiliki pendapatan yang cukup,” jelasnya.
Ketua Umum MP3I, Lukman Hakim, menilai pemerintah perlu merevisi sejumlah regulasi prioritas agar kebijakan perumahan lebih tepat sasaran. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pakar HUD Institute, Harun Al-Rasyid, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurai kerumitan kebijakan yang sarat kepentingan.
“Tidak ada solusi tunggal. Konflik kepentingan wajar terjadi, tapi harus dikelola dengan dialog yang konstruktif,” ujarnya.
HUD Academia dan Kolaborasi Regional
Dalam peringatan Hapernas 2025 di Bandung, HUD Institute meluncurkan HUD Academia sebagai wadah kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi. Program ini bertujuan memperkaya perumusan kebijakan publik melalui sinergi dunia akademik, pemerintah, dan industri.
Selain itu, HUD Institute juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan City University Malaysia dan 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kolaborasi bertema “Dari Nusantara ke Persada Dunia: Memajukan Pendidikan Bersama” ini mencakup riset bersama, pertukaran dosen/mahasiswa, hingga pengembangan teknologi perkotaan berkelanjutan.
Kegiatan Hapernas 2025 turut melibatkan MAPID sebagai mitra strategis. Melalui platform geospasial berbasis AI, MAPID menyediakan analisis spasial terkait demografi, harga tanah, infrastruktur, dan risiko bencana guna mendukung perencanaan program 3 Juta Rumah secara lebih tepat sasaran.
Kembali ke Khittah Akademisi
Zulfi menegaskan, HUD Institute lahir dari kalangan kampus dan kini kembali memperkuat perannya bersama 25 universitas swasta, mulai dari Universitas Djuanda, Universitas Internasional Batam, hingga Universitas Tarumanegara. “HUD ingin kembali ke khittah, back to campus, karena kontribusi akademisi selalu menjadi fondasi pemikiran HUD,” tegasnya.
Mendukung Visi 2045
Di sisi lain, tantangan perumahan semakin kompleks seiring program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Program ini tidak hanya menargetkan pengurangan backlog kepemilikan, kepenghunian, dan rumah tidak layak huni, tetapi juga berperan sebagai game changer dalam pencapaian visi Indonesia 2045: pertumbuhan ekonomi 8%, kemiskinan 0%, dan peningkatan kualitas SDM.
“HUD Institute akan terus mengawal agar kebijakan perumahan benar-benar tepat sasaran dan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional,” pungkas Zulfi. (hab)
