Ia menambahkan, momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas) harus dimanfaatkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
Tantangan Akses dan Regulasi
Anggota Dewan Pembina HUD Institute, Ali Kusno Fusin, menyoroti perbedaan akses antara sektor formal dan informal. “Kelompok formal relatif mudah mendapatkan pembiayaan, sementara masyarakat informal sering kali tidak tercatat dalam sistem keuangan formal meski memiliki pendapatan yang cukup,” jelasnya.
Ketua Umum MP3I, Lukman Hakim, menilai pemerintah perlu merevisi sejumlah regulasi prioritas agar kebijakan perumahan lebih tepat sasaran. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pakar HUD Institute, Harun Al-Rasyid, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurai kerumitan kebijakan yang sarat kepentingan.
“Tidak ada solusi tunggal. Konflik kepentingan wajar terjadi, tapi harus dikelola dengan dialog yang konstruktif,” ujarnya.
HUD Academia dan Kolaborasi Regional
Dalam peringatan Hapernas 2025 di Bandung, HUD Institute meluncurkan HUD Academia sebagai wadah kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi. Program ini bertujuan memperkaya perumusan kebijakan publik melalui sinergi dunia akademik, pemerintah, dan industri.
