- Peristiwa Kanjuruhan: Tragedi yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam standar operasional keamanan dan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan massa.
- Insiden KM 50: Peristiwa yang menimbulkan banyak pertanyaan publik dan memerlukan penyelesaian yang transparan dan akuntabel.
- Kasus Internal Polri seperti di Duren Tiga: Menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, integritas organisasi, dan budaya profesional.
- Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Aparat: Menjadi indikator bahwa perlindungan korban dan pembenahan kultur organisasi harus menjadi agenda serius.
- Pendekatan terhadap Aksi Massa: Perlu dikaji ulang secara mendalam agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga.
Urgensi Reformasi Polri: Perubahan Struktural dan Kultural Tak Bisa Ditunda
BEM Nusantara DKI Jakarta menegaskan bahwa reformasi institusi kepolisian harus dilakukan secepatnya dan secara menyeluruh, mencakup pembenahan struktural, peningkatan akuntabilitas, serta transformasi kultur organisasi.
“Polri perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka bukan hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga mampu memperbaiki diri secara internal secara terbuka dan progresif,” pintarnya.
Sikap terhadap RUU Polri: Perlu Keseimbangan Kewenangan dan Pengawasan
Pihaknya juga menyoroti adanya sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperbesar kewenangan tanpa kejelasan sistem pengawasan. Reformasi hukum harus menjamin keseimbangan antara otoritas dan kontrol publik agar prinsip negara hukum tetap terjaga.
“Hari Bhayangkara bukan semata peringatan institusional, tapi seharusnya jadi pengingat untuk terus berbenah. Institusi sebesar Polri harus siap berubah, cepat, dan transparan jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegas Piere.
Tuntutan BEM Nusantara DKI Jakarta:
