Selain itu, IAW mencatat fluktuasi harga yang mencolok. Pada 2022, 60 unit pompa dianggarkan Rp8,9 miliar atau sekitar Rp148 juta per unit. Sementara pada proyek 2026 hingga 2027, 63 unit pompa masuk dalam satu paket senilai Rp2,62 triliun bersama pembangunan embung dan polder, sehingga harga satuan pompa tidak bisa dipisahkan secara transparan.
“BPK dalam audit kinerjanya sudah menyatakan pengendalian banjir Jakarta belum efektif, antara lain akibat perencanaan yang lemah dan data yang tidak andal. Namun audit kinerja yang bersifat makro itu belum cukup,” kata Iskandar.
Dia mendorong BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) secara tematik yang masuk lebih dalam ke setiap kontrak pengadaan pompa, menyangkut rincian harga, spesifikasi teknis, hingga kepatuhan terhadap Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
Dia juga mengusulkan pembentukan tim independen dari akademisi, insinyur hidrologi, dan aktivis antikorupsi untuk mengevaluasi efektivitas belanja pompa selama satu dekade, dengan hasil yang dipublikasikan secara terbuka.
“Transparansi adalah obat paling mujarab untuk kecurigaan,” tutup Iskandar.
