- Audit total oleh BPK dan BPKP terhadap CDM dan fee aktivasi sejak 2019–2024.
- KPPU harus telusuri spesifikasi tender yang dikunci untuk vendor tunggal.
- KPK dan Kejagung harus fokus pada skema bisnis ini, sebagai bentuk shadow procurement.
- Kominfo dan BSSN harus ambil alih sistem konsol Google Admin Console, demi kedaulatan data pendidikan.
“Ketika satu vendor bisa merancang sistem pengadaan nasional, Ketika satu nomor serial bisa membuka atau mengunci jutaan perangkat, Ketika negara tidak punya kuasa atas perangkat yang sudah dibelinya, Maka inilah bentuk sempurna dari kolusi korporat yang membajak pemerintahan,” bener Iskandar.
IAW juga mendesak agar penyidik jangan hanya cari markup atau selisih harga. Bongkar siapa yang menyusun model ini sejak awal.
“Karena korupsi hari ini, sering kali bukan soal transaksi. Tapi soal perancangan sistem untuk merampok anggaran secara legal,” pungkasnya.**
