Namun demikian, kebijakan tersebut juga harus didukung dengan respons pasar yang baik.
“Pemerintah mencanangkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk buatan dalam negeri, termasuk TPT, dapat diprioritaskan dalam belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun masyarakat,” tegas Sekjen, dilansir dari antara.
Ia menambahkan, Kementerian Pertahanan telah berkomitmen untuk menggunakan produk TPT dalam negeri dalam pengadaan seragam serta peralatan lain yang menggunakan tekstil.
Karenanya, Kemenperin juga mendorong perusahaan industri TPT untuk meningkatkan kapasitas produksinya sehingga belanja anggaran dapat dimaksimalkan.
Penguatan industri TPT juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan vokasi “link and match” antara SMK dengan industri dan program 3 in 1. Salah satunya melalui perguruan tinggi vokasi milik Kemenperin, yaitu Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (Politeknik STTT) Bandung.
“Sebagai salah satu lulusan pertama dari Politeknik STTT, saya mengajak para pelaku industri TPT serta kawan-kawan lulusan Politeknik STTT untuk memiliki integritas dan berkolaborasi dalam membangun industri tekstil nasional agar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Dody.(qq)
