“Ini sepenuhnya kembali pada itikad pemerintah dan DPR apakah akan tetap memelihara keraguan serta membiarkan kondisi tumpang tindih dan carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif,” kata Khairul Fahmi. (sm)
ISESS Nilai Perlu Ada Perubahan Keputusan Politik Negara Atasi OPM
