Kemudian lanjut Amir Hamzah beberapa penundaan rapat paripurna karena jadwal dari Pj Gubernur. Hal ini lebih membuktikan bahwa Pj Gubernur sengaja melanggar UU.
“Akibatnya menimbulkan pertanyaan besar. Ada dugaan permainan pat gulipat antara Pj Gubernur dengan BPK. Ditambah beredarnya isu mengenai ketidakmampuan Pj Gubernur bersama Sekda dan TPAD melakukan pengelolaan aset. Hal ini juga berkaitan dengan ketidakmampuan Pemda menagih denda pemanfaatan aset oleh beberapa konglomerat karena kedekatan mereka dengan oligarkhi,” bebernya.
Kata Amir hal ini patut jadi perhatian serius komisi pemberantasan korupsi (KPK)
