JAKARTA, Mediakarya – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang dikabarkan akan digelar dalam beberapa bulan ke depan, pengamat politik mengingatkan pentingnya menjaga marwah pengaderan dan integritas kepemimpinan partai.
Analis Politik Institute for Public Policy Strategis (IPPS) Indonesia, Nurul Julyana, menilai Musda kali ini menjadi momentum penting bagi Golkar Kota Bekasi untuk memperkuat konsolidasi, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan transaksional bagoi para pemburu rente.
Dua nama yang mencuat dan digadang-gadang akan bertarung dalam Musda tersebut adalah Ade Puspitasari, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Ranny Fahd Arafiq, anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi-Depok.
Nurul mengatakan, setiap calon ketua memiliki tantangan dan latar belakang masing-masing yang perlu dicermati secara objektif oleh kader.
“Siapapun calonnya, yang terpenting adalah kemandirian dan kapasitas kepemimpinan. Jangan sampai calon ketua, terutama figur baru di DPR RI, justru dimanfaatkan oleh kelompok pemburu rente yang hanya ingin mengambil keuntungan materi,” ujar Nurul saat dimintai tanggapannya oleh Mediakarya melalui sambungan teleponnya, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, dalam kontestasi internal partai, fenomena rent-seeker atau pemburu rente kerap muncul. Mereka memanfaatkan momentum Musda dan struktur jabatan untuk kepentingan pragmatis, bukan untuk memperkuat ideologi dan kerja-kerja partai di daerah.
Ia mengingatkan, Golkar sebagai partai besar memiliki sistem pengaderan yang panjang. Jika mekanisme tersebut dikesampingkan dan rekomendasi politik dipengaruhi oleh kepentingan sesaat, maka kader-kader yang telah berproses dari bawah dan loyal terhadap partai berpotensi merasa tersisih.
“DPD Tingkat II adalah ujung tombak pemenangan. Jika kepemimpinan di tingkat daerah mudah disetir oleh kepentingan rente, maka kebijakan partai tidak akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya bisa menggerus kepercayaan publik,” jelasnya.
Karena itu, Nurul menekankan agar Musda Golkar Kota Bekasi berjalan secara objektif dan transparan. Kepemimpinan yang berintegritas, mandiri, dan memahami kerja-kerja kerakyatan di akar rumput menjadi kunci agar Golkar tetap solid dan kompetitif di Kota Bekasi.
“Musda harus menjadi ajang untuk menguatkan visi pembangunan dan pelayanan, bukan sekadar komoditas transaksional,” pungkasnya. (Ugy)
