JAKARTA, Medikarya — Dalam rangka penetapan sektor industri unggulan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (DPD FSP KEP) Daerah Khusus Jakarta mengawal Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKJ yang digelar pada Senin (12/1) di Gedung UPT Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur.
Sidang tersebut merupakan sidang ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 29 Desember 2025 dan 7 Januari 2026.
Ketua DPD FSP KEP Daerah Khusus Jakarta, Nasro, mengungkapkan bahwa rangkaian sidang yang telah berlangsung tiga kali tersebut difokuskan pada pembahasan jenis sektor industri unggulan di Provinsi DKJ yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2026.
