“Daerah dan kota punya keterbatasan anggaran, harus di-back up oleh anggaran pusat dan provinsi. Tanpa dukungan pusat dan provinsi, akan lambat dan tertatih-tatih upaya pengendalian banjir,” tegas Edy.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan rencana pembangunan kolam retensi seluas 100 hektare di Kota Palembang yang upaya pembebasan lahannya sudah dimulai sejak dirinya menjadi Wali Kota Palembang, namun sampai sekarang belum tuntas.
“Progres kecil (pembangunan kolam retensi), karena APBD Kota Palembang cuma Rp 3T, perlu dukungan dan kolaborasi pusat dan provinsi,” ujar Edy, dilansir dari antara.
Khusus untuk Kota Palembang yang sudah memiliki 6 pompa air, lanjutnya, juga perlu didukung normalisasi saluran air. “Kolaborasi juga dibutuhkan untuk normalisasi saluran air agar pompa air maksimal,” papar Edy.
Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan pembangunan kota-kota pesisir dilakukan dengan sistem rekayasa ataupun desain pembangunan yang lebih hati-hati, agar tidak menyebabkan penurunan muka tanah yang memicu banjir rob.
