“Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan keamanan pangan sebagai faktor kunci. Jadi kalau SPPG tidak mengantongi SLHS, siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi keracunan akibat bahan makanan MBG?” ujarnya.
Agil menambahkan, hasil investigasi KLIMAKS menunjukkan adanya sejumlah SPPG yang berdiri dengan cepat tanpa proses verifikasi yang ketat. Kondisi ini, menurutnya, sangat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat program MBG.
“Banyak SPPG yang muncul secara ekspres dan langsung beroperasi tanpa prosedur yang benar. Ini menjadi perhatian kami agar tidak terulang lagi kasus keracunan akibat makanan program MBG,” pungkasnya. (eka)
