Padahal, Musda yang dilaksanakan di Garut dibuka Wakil Ketua KNPI kubu Andreas. Hal ini dinilai sangat menciderai upaya penyatuan organisasi kepemudaan.
Ressa menilai, hadirnya gubernur Jawa Barat di arena pelantikan tersebut justru kian memperuncing persoalan yang tengah dihadapi oleh organisasi kepemudaan.
“Kami tegaskan bahwa pelantikan DPD KNPI Jawa Barat tidak sah. Dan saya ingatkan bahwa saudara Haris Pratama telah melampaui batas dalam organisasi. Di mana Haris sudah tidak memiliki SK akan tetapi melantik ketua DPD yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum kubu Andreas Nandiwardhana,” tegas Ressa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/12/2021).
