Dalam rapat tersebut, Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan lebih dari 823 perkara tindak pidana umum dengan menerapkan keadilan restoratif. Angka tersebut terhitung sejak Peraturan Kejaksaan Nomor 14 tahun 2020 diundangkan.
“Lebih dari 823 perkara tindak pidana umum telah diselesaikan oleh kejaksaan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Fadil dalam rapat tersebut.
Kendati demikian, jumlah itu disebutnya memang tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang ada. Karena proses penghentian penuntutan secara keadilan restoratif dilakukan secara sangat selektif oleh kejaksaan.
