Ali Ahmad yang kerap disapa Gus Ali itu mengatakan salah satu upaya digitalisasi bisa dilakukan melalui nozzle SPBU yang nantinya terpasang sistem Wifi. Hal ini dilakukan agar bisa mengawasi subsidi minyak maupun gas di seluruh SPBU. Apalagi, saat ini juga masih ada SPBU “nakal”.
“Kalau BPH Migas mengawasi sendiri di lapangan dan secara manual kan sulit. Kantor BPH Migas tidak banyak dan tidak setiap kecamatan ada. Oleh karena itu, kami mendorong untuk disegerakan digitalisasi ini,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ali Ahmad mengemukakan Komisi VII DPR RI bersama BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar bisa menetapkan dan menyetarakan harga satuan di suatu daerah.
“Satu harga ini ditargetkan tuntas 2024 di seluruh Indonesia,” kata Gus Ali.
