Dikatakan bahwa Wilayah Papua dan Papua Barat memiliki potensi pariwisata alam yang besar untuk bisa memberi pertumbuhan perekonomian negara.
Pasca-COVID-19, lanjut dia, pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami keterpurukan paling besar selama kurun 2020-2021. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.
Terdapat empat peran KPK dalam upaya menutup kebocoran potensi korupsi di sektor pariwisata Papua dan Papua Barat. Pertama koordinasi lintas pemangku kepentingan dengan menggandeng pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Kedua monitoring proses dan implementasi perbaikan sistem
Ketiga review kebijakan yang berpotensi fraud misconduct korupsi. Serta supervisi langkah-langkah akselerasi pelaksanaan program, pengawasan dan penegakan hukum.
Menurut dia, KPK mencatat sejumlah intervensi yang telah dilakukan pada sektor ini, di antaranya penandatanganan kerja sama dengan Kemenparekraf 2020. Koordinasi dan Supervisi dana hibah pariwisata di Bali dan yang terbaru koordinasi dan supervisi sektor pariwisata empat provinsi 2021. Kajian dan monitoring serta evaluasi tata kelola sektor pariwisata 2021-2022.
