TANJUNG SELOR, Mediakarya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah pedalaman lebih awal atau H-5 agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara nyaman, aman, dan tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2024.
“KPU kabupaten/kota sudah kami minta untuk memastikan logistik tidak hanya aman dalam hal distribusi, tetapi juga aman dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat hujan dan banjir,” kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Suryanata Al Islami di Tanjung Selor, Sabtu.
Daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Utara memiliki akses yang terbatas sehingga distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri bagi KPU.
Untuk mengatasi hal itu, KPU bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat setempat.
Beberapa daerah pedalaman di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan, tidak semua desa dan kecamatan dapat diakses dengan mudah menggunakan moda transportasi darat, tetapi harus dengan kapal atau biasa disebut oleh masyarakat sebagai long boat, bahkan pesawat udara berbadan kecil atau perintis.
“Kami sudah meminta KPU kabupaten/kota membuat timeline pelaksanaan distribusi, termasuk armada yang dibutuhkan,” kata Suryanata.
Selain mempertimbangkan kapasitas logistik yang akan diangkut ke daerah-daerah pedalaman, KPU mempertimbangkan kesiapan armada pengangkut.
Untuk itu, KPU Kalimantan Utara bersama KPU kabupaten/kota telah berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan perintis dan jajaran TNI/Polri.
“Khususnya KPU Kabupaten Nunukan sudah berkoordinasi awal dengan Danlanud Anang Busra untuk antisipasi jika armada ada masalah, termasuk kami juga koordinasi dengan polda dan TNI AD dan TNI AL,” kata dia.
Distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah pedalaman mulai H-5 sebelum pemungutan suara. Khusus daerah-daerah terdekat atau yang mudah dijangkau akan didistribusi sehari sebelum pemungutan suara.
Dalam waktu dekat, KPU Provinsi Kalimantan Utara akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk memantapkan distribusi logistik pemilu.
“Kami ingin mendapatkan rencana utuh terkait dengan jadwal dan distribusi agar bisa lebih awal dan tahu jika masih ada persoalan distribusi, apakah itu armada atau hal lain,” ujarnya, dilansir dari antara.
Menurut dia, meski jumlah pemilih di daerah pedalaman cenderung kecil, melayani hak pilih masyarakat adalah perintah undang-undang.
“Jadi mau sedikit, tetap negara harus memfasilitasi kepada penyelenggara agar kami tetap hadir melayani hak pilih masyarakat,” demikian Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara. (sm)
