JAKARTA, Mediakarya – Praktik distribusi terhadap ketersediaan pangan di Jakarta terindikasi seperti ‘lingkaran setan’ karena hanya mementingkan segelintir golongan.
Sementara, ekonomi yang berbasis sumber daya lokal justru mengalami penurunan dikarenakan adanya praktik monopoli pasar.
“Indikasi lingkaran setan yang saya maksud, terkait dengan produksi dan distribusi pangan dari hulu ke hilir. Karena pada umumnya praktek yang terjadi di Indonesia, yang memproduksi menjual murah. Sementara yang mengkonsumsi justru membelinya dengan harga mahal,” ujar anggota komisi B DPRD DKI Dwi Rio Sambodo saat berbincang dengan wartawan, Rabu (17/9).
Hal itu sangat ironis, sebab kata politii senior PDIP di Jakarta memiliki ribuan usaha ekonomi rakyat terabaikan lantaran distribusi yang terjadi hanya menyasar pada pasar modern sehingga tidak bisa dirasakan masyarakat yang menggerakkan UMKM.
“Seharusnya anggaran Rp1 triliun lebih yang disediakan setiap tahun dari pemerintah. Bisa membuat membuat pemerintah dan masyarakat happy,” ujarnya lagi.
Menurut loyalis Megawati Soekarnoputri ini , dengan anggaran Rp1 triliun lebih idealnya anggaran tersebut bisa menjadikan pendistribusian pangan dilakukan secara merata.
“Dengan begitu ekonomi masyarakat bisa berkembang secara pesat,” bebernya.
Lebih jauh, anggota DPRD DKI 4 periode itu menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan jejaring ditingkat bawah dalam upaya maksimalisasi penggerakan ekonomi rakyat.
“Jejaring PKK, warung-warung berbasis rumah tangga harus dilibatkan secara maksimal. Sehingga, ada proses uang negara bisa didistribusikan secara merata di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh memastikan stok pangan di Jakarta aman hingga Oktober 2025. Namun, ia mengingatkan, Pemprov DKI segera mengantisipasi kebutuhan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kita tadi berbicara soal paparan stok sampai Oktober. Tapi ini sudah pertengahan September, sebentar lagi Desember. Jadi harus dipikirkan dari sekarang bagaimana stok beras, gula, minyak, dan daging benar-benar cukup untuk kebutuhan masyarakat Jakarta,” ujar Nova, Rabu (17/9).
Politisi NasDem itu menekankan agar harga pangan tetap stabil dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia pun mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Komisi B juga menekankan pelaksanaan program pangan bersubsidi tak menimbulkan antrean panjang hingga kehabisan stok sebelum semua warga terlayani.
“Ke depan, kita minta Dinas KPKP dan BUMD lebih inovatif. Misalnya memperbanyak titik distribusi, menambah kuota, dan menggelar gerakan pangan murah sebagai tambahan,” pungkas Nova. (dri)
