“Biasanya yang bermasalah itu cabor yang tidak aktif. Rapat tidak datang, pembinaan tidak ikut. Akhirnya mereka tidak tahu proses seperti pemilihan ketua atau musyawarah cabang,” jelasnya.
Sirojudin juga menyoroti adanya musyawarah cabang (muscab) yang dilakukan tanpa rekomendasi dari KONI, yang dinilainya menyalahi aturan.
“Kalau muscab dilakukan tanpa rekomendasi dari KONI, itu cacat administrasi. Tidak sah menurut AD/ART,” tegasnya.
