JAKARTA, Mediakarya – Proses penegakan hukum di Indonesia dinilai masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, meski ada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), namun realitanya bahwa hukum seakan-akan milik penguasa.
Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, MK dan MA yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, akan tetapi harus berhadapan dengan realita yang ada.
“Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih,” tegas Surya, tanpa menjelaskan lebih jauh soal contoh putusan yang dianggapnya tidak tepat.
