3. Penjabat yang mau diperpanjang setelah 1 tahun.
4. Saat Kepala Daerah sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi.
5. Pemekaran wilayah di Derektorat Pemerintahan Umum termasuk Peta Wilayah bakal DOB.
6. Penambahan jumlah Penduduk suatu wilayah supaya tidak diverifikasi faktual oleh Kemendagri.
7. Penambahan dan Pengurangan DAU.
8. Filterisasi suatu Perda, Perdasi atau Perdasus di Kemendagri.
9. Pengurusan Batas Wilayah.
10. Kolusi soal pembuatan Peta Wilayah (Map)
11. Pengurusan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam nilainya tergantung jumlah besaran DBH yg disediakan oleh Perusahaan.
