JAKARTA, Mediakarya – Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) angkat bicara terkait polemik di internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Hal tersebut menyusul dugaan perang dingin antara Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan kader senior Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dugaan keretakan dua figur sentral di partai berlambang pohon beringin itu memang sedang menjadi sorotan hangat sejumlah analis politik. Isu ini mencuat menanggapi dinamika internal Partai Golkar dan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Inisiator GNK Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai, gesekan kedua kubu tidak bisa dianggap remeh, karena berpotensi mengganggu konsolidasi partai besar seperti Golkar.
“Golkar ini partai penyeimbang, partai tengah yang menjadi jangkar stabilitas politik nasional. Jika energi habis untuk perang dingin internal, yang dirugikan bukan hanya kader, tapi juga stabilitas politik nasional,” ujar Syakur saat dihubungi Mediakarya di Jakarta, Rabu (8/10/2026), malam.
Syakur menjelaskan, gesekan dikabarkan mulai memanas ketika faksi Bahlil ikut menentukan struktur kepemimpinan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Langkah penataan ulang di Jabar tersebut dinilai oleh sejumlah analis politik menggeser zonasi pengaruh Agus Gumiwang, yang selama ini dikenal sebagai patron politik kuat dan memiliki basis loyalitas yang kokoh di wilayah Jawa Barat.
“Perebutan pengaruh di Jabar itu nyata. Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar, epicentrum politik Golkar. Ketika zonasi patron lama digeser oleh konfigurasi baru, gesekan itu wajar terjadi. Tapi harus dikelola dengan arif,” kata Syakur.
Isu perang dingin tersebut semakin menguat setelah Agus Gumiwang Kartasasmita resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Posisinya kemudian digantikan oleh Muhammad Sarmuji, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Pergantian yang sama-sama dari kader Golkar itu, menurut GNK, secara administratif tidak mengubah jatah kursi Golkar di kabinet, namun secara politik memunculkan tafsir konsolidasi kekuasaan.
“Karena penggantinya Sekjen Golkar sendiri, maka secara jatah tidak ada perubahan. Tapi secara simbolik, ini dibaca sebagai pergeseran kekuatan internal. Agus Gumiwang adalah figur senior, representasi faksi mapan. Ketika diganti oleh figur yang berada dalam lingkar inti Ketua Umum, publik membaca ada konsolidasi total di tangan Ketua Umum,” jelasnya.
Drama pencopotan ini pun semakin disorot karena terjadi saat Agus sedang menjalankan tugas negara di Amerika Serikat, menghadiri forum internasional Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) 2026 di Milwaukee.
Di sisi lain, posisi politik Bahlil dinilai semakin perkasa, tidak hanya karena berhasil mengkonsolidasikan DPP, tetapi juga karena mendapatkan perluasan tanggung jawab dan kepercayaan di kabinet.
GNK pun memberikan catatan kritis. Menurut Syakur, ada dua hal yang harus segera diluruskan oleh DPP Golkar.
Pertama, terkait etika birokrasi reshuffle yang dilakukan saat pejabat sedang di luar negeri. Kedua, terkait mekanisme penataan DPD yang harus mengedepankan musyawarah, bukan kesan penyingkiran.
“Kita menghormati hak prerogatif Presiden dalam reshuffle. Itu konstitusional. Tapi etika komunikasi politiknya harus dijaga. Jangan sampai kader yang sedang membawa nama negara di forum internasional merasa diperlakukan tidak pantas. Itu soal marwah,” tegasnya.
“Yang kedua, Golkar harus segera melakukan islah internal. Perang dingin Bahlil versus Agus Gumiwang jika dibiarkan akan melebar ke daerah-daerah. Jangan sampai kasus seperti mundurnya kader potensial di Makassar itu menjadi preseden buruk bahwa Golkar tidak nyaman bagi kader seniornya sendiri,” tandas Syakur.
Pencopotan Agus Gumiwang Diduga Atas Restu Bahlil
Syakur Ali Mahdi Al Hamid menegaskan, secara tradisi politik, reshuffle menteri yang berasal dari partai politik tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi dan restu dari ketua umum partai yang bersangkutan.
“Mustahil Presiden mencopot kader Golkar tanpa persetujuan Ketua Umumnya. Artinya, pencopotan Agus Gumiwang ini atas persetujuan dari Bahlil. Tidak mungkin tidak,” ujar Syakur.
Menurut Syakur, seharusnya sebagai ketua partai, Bahlil Lahadalia bisa memberikan masukan kepada Istana agar anggotanya, kader seniornya sendiri, diperlakukan dengan baik dan terhormat, apalagi saat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas negara di luar negeri.
“Seorang Ketua Umum itu pelindung kader. Ketika kadernya sedang di Milwaukee, Amerika Serikat, menjalankan tugas resmi negara di forum GFSEC, seharusnya Ketua Umum membela agar diperlakukan secara terhormat. Memberi masukan ke Istana, jangan dicopot saat sedang di luar negeri. Itu etika paling dasar,” tegasnya.
Namun faktanya, kata Syakur, yang terjadi sebaliknya. Bahlil justru menyodorkan nama pengganti, yakni Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, untuk menggantikan posisi Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian.
“Faktanya Bahlil tidak melindungi. Dia justru menyodorkan nama Sarmuji, orang terdekatnya, Sekjennya sendiri, untuk menggantikan Agus. Ini yang membuat publik membaca, artinya Agus sengaja disingkirkan secara tidak terhormat oleh Bahlil melalui tangan Istana,” ungkap Syakur.
Syakur menilai pola ini menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan yang semakin mutlak di tangan Bahlil Lahadalia. Dengan menyingkirkan Agus Gumiwang, yang dikenal sebagai patron kuat di Jawa Barat dan figur senior di Golkar, posisi Bahlil sebagai episentrum kekuasaan baru di Golkar menjadi tak terbantahkan.
“Ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ini adalah manuver politik untuk menggeser zonasi pengaruh Agus Gumiwang, terutama di Jawa Barat, dan memastikannya tersingkir dari panggung nasional. Cara menyingkirkannya pun dinilai tidak beretika, dilakukan saat orangnya sedang tidak ada di dalam negeri,” tutup Syakur.
Hingga berita ini diturunkan, DPP Partai Golkar dan pihak Istana belum memberikan klarifikasi resmi terkait adanya persetujuan Ketua Umum dalam pencopotan tersebut maupun alasan penunjukan Sarmuji sebagai pengganti Agus Gumiwang. (Ugy)
