JAKARTA, Mediakarya – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai membuka kotak pandora baru. Bukan sekadar soal keabsahan dokumen, tetapi celah untuk menyeret aktor intelektual di balik desain politik yang meloloskan Gibran sebagai cawapres hingga Jokowi sebagai presiden.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Al Hamid menduga ada skenario besar dan terorganisir di balik polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo maupun polemik penyetaraan pendidikan Gibran yang terus bergulir.
Dia mempertanyakan logika intelijen negara. Jika kasus ijazah baru diributkan setelah Jokowi dua periode jadi presiden dan Gibran dua tahun menjabat wapres, lantas ke mana lembaga yang tugasnya mem-profiling calon pemimpin selama ini.
Syakur mencontohkan era Orde Baru. Saat Sarwono Kusumaatmadja di usia 40 tahun dicalonkan sebagai Sekjen Golkar, rekam jejaknya di-profiling total, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman, pekerjaan, hingga keaslian ijazah. Padahal teknologi intelijen tahun 80-90-an belum secanggih sekarang.
“Dan itu memang tugas intelijen negara sebagai institusi yang berwenang untuk memprofiling calon. Padahal di era intelijen 80-90-an teknologi belum secanggih sekarang. Itu aja udah di-profiling. Nah, hari ini mau jadi pejabat mana pun kita di-profiling. Mau jadi caleg aja di-profiling apalagi mau mencalonkan presiden,” ungkap Syakur saat dihubungi Mediakarya di Jakarta, terkait polemik ijazah Jokowi dan Gibran, pada Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, jika sekelas pejabat di bawah presiden saja ada profiling, Syakur pastikan setiap calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres maka sebelumnya di-profiling oleh lembaga yang berwenang.
“Lalu tiba-tiba setelah 10 tahun berkuasa dan Gibran dua tahun menjabat, baru diributkan soal ijazahnya. Nah, selama ini lembaga-lembaga yang tugasnya mem-profiling ke mana? Atau jangan-jangan mereka bagian integral di balik skenario munculnya ijazah Jokowi maupun Gibran ini,” sindir Syakur.
Jangan Jadikan KPU dan Polisi Kambing Hitam
Syakur meminta pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi atau yang menginisiasi terbitnya Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran agar bertanggung jawab, bukan melempar kesalahan kepada Jokowi, Gibran, KPU, dan Polisi.
Menurutnya, KPU hanya lembaga administratif. Tidak logis jika KPU dijadikan kambing hitam atas lolosnya Jokowi jadi Presiden maupun Gibran sejak Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden.
Pihaknya juga meminta lembaga intelijen nagara, baik itu BIN, Baintelkam Polri maupun BAIS agar ikut bertanggungjawab atas lolonya Jokowi dan Gibran. Pasalnya lembaga intelijen itu seharunya dapat memprofiling calon presiden maupun wakil presiden sebelum ditetapkan sebagai capres maupun cawapres.
“Bagaimana intelijen kita mau menangkal serangan asing? Kalau ada orang pakai ijazah palsu jadi presiden bahkan tak memiliki ijazah setara SMA jadi wakil presiden bisa olos di Indonesia. Kan begitu logikanya kita. Nah, sekarang yang disalahin malah Jokowi, Gibran, Polisi, KPU,” tegasnya.
Syakur menilai jika ijazah itu benar palsu dan Gibran hanya mengantongi Suket penyetaraan, maka Jokowi dan Gibran hanya sebagai penikmat fasilitas, bukan aktor tunggal. Pembuatannya diduga kerja kolektif dan melibatkan lembaga secara terorganisir.
“Jokowi maupun Gibran hanya menjadi penikmat fasilitas yang diberikan. Enggak logis ini kita tiba-tiba sekarang menyalahkan tiga pihak. Nah, pertanyaan sekarang, orang-orang yang mempermasalahkan ijazah itu, di belakangnya siapa? Jangan-jangan di belakangnya orang-orang yang sama dengan orang yang bikin ijazahnya,” katanya.
Minta Jujur dan Stop Jadikan Pemimpin Eksperimen
Syakur mendesak para pihak yang terlibat untuk berkata jujur dan menghentikan praktik menjadikan pemimpin nasional sebagai proyek eksperimen.
“Bilang saja iya, itu bikinan kita, udah selesai, kan? Jangan lagi bikin-bikin begituan. Udah selesai. Biarkan ketika mendorong tokoh jadi pemimpin negeri ini mekanismenya natural,” ujarnya.
“Enggak usah berpikir bahwa karena orang ini bukan orang yang kita buat, mereka khawatir orang ini enggak bisa dikendalikan. Jika cara berpikirnya begitu sama halnya menjadikan pimpinan negeri ini eksperimen. Habis Jokowi kemudian Gibran, lantas ke depan siapa lagi? Kapan bangsa ini mau maju,” tandas Syakur.
Ia menegaskan, jika dugaan ijazah palsu itu benar, maka itu adalah kerja terorganisir, terukur, dan sistematis. Namun, tidak ada kejahatan yang sempurna. (hab/dji)
