Kata Abid Zahid jangan jadikan hajat hidup orang banyak dan kerinduan warga akan kampung halaman sebagai ‘sapi perah’ untuk mengalirkan APBD ke kantong-kantong vendor tertentu.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi soal integritas moral pemimpin daerah dalam mengelola uang rakyat,”ujarnya lagi.
Menurutnya penggunaan dalih “pengalaman” dan “track record” sebagai syarat utama seringkali dijadikan pagar untuk menutup pintu bagi operator bus lain yang mungkin lebih kompetitif.
“Dampak dari praktik ini sangat merugikan. Pertama. Stagnasi Kualitas: Tanpa tantangan dari kompetitor baru, vendor lama tidak memiliki insentif untuk meningkatkan layanan.
