Kedua. Potensi Pemborosan APBD: Ketiadaan perang harga membuat Pemprov berpotensi membayar di atas harga pasar yang sehat. Ketiga. Matinya UMKM Transportasi: Operator menengah-kecil tidak pernah mendapat kesempatan mencicipi kue APBD karena syarat yang dibuat tidak masuk akal,” bebernya.
Sementara itu ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh dokumen lelang mudik gratis periode 2024–2026.
“Jika tahun depan skema pengadaan ini masih tertutup dan memenangkan “pemain lama” tanpa adanya evaluasi menyeluruh yang dipublikasikan secara transparan, maka KPJ tidak akan ragu untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi,” ungkapnya
Menurut Amos sangat sulit diterima akal sehat jika dalam tiga tahun berturut-turut, pemenang tender pengadaan bus mudik gratis jatuh ke tangan lingkaran perusahaan yang sama.
