Pengamat: Ganjar-Mahfud Tak Mengubah Peta Politik Pilpres 2024

- Editor

Minggu, 22 Oktober 2023 - 17:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JEMBER, JAWA TIMUR, Mediakarya – Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr. M. Iqbal mengatakan majunya pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mengubah peta politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kontestasi pilpres itu mengandalkan gabungan kekuatan sumberdaya ketokohan dan soliditas mesin partai politik. Tidak bisa salah satu saja harus keduanya jika ingin berjaya,” katanya di Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurutnya pencalonan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo oleh koalisi PDIP sejati-nya tidak akan mengubah peta politik kontestasi Pilpres 2024.

“Mahfud MD tidak punya basis mesin politik, hanya mengandalkan relasi kultural Nahdliyin dan kedaerahan Jatim yang basis ini sebenarnya sudah lama menjadi modal sosial dan politik yang terawat sangat baik hampir 20 tahun oleh PKB di bawah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,” ucapnya.

Memang harus diakui kapasitas Mahfud MD adalah sosok berpengalaman di tiga cabang kekuasaan yaitu sebagai eksekutif/menteri, anggota legislatif/DPR RI dan pimpinan yudikatif/Ketua Mahkamah Konstitusi.

“Posisi Mahfud MD yang saat ini masih Menko Polhukam di kabinet Jokowi itulah yang potensial menyulitkan koalisi PDIP dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dalam membangun narasi kampanye pilpres,” ujarnya.

Baca Juga:  Menag: Suara Santri di Pilpres 2024 Tentukan Laju Bangsa

Publik tentu bisa mengalami kebingungan untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada Ganjar-Mahfud ketika, misalnya, narasi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum serta kebebasan berpolitik menjadi materi kampanye pasangan “GAMA” ini.

Ia mengatakan pencalonan Mahfud boleh jadi bukan untuk mengubah peta politik, tapi semata ditujukan untuk “mengganggu” ruang gerak dan laju dukungan masif sporadis dari pasangan “AMIN” atau Anies-Muhaimin selama bersafari politik.

Pakar komunikasi politik itu menilai bahwa pertarungan Pilpres 2024 adalah adu strategi merebut hati dan pilihan sekitar 60 persen yang didominasi oleh pemilih muda.

“Maka dalam konteks itulah Prabowo berkeyakinan bisa menang jika menggandeng Gibran serta beroleh dukungan totalitas dari pengaruh Presiden Joko Widodo,” ujarnya, dilansir dari antara.

Iqbal menilai peluang tiga poros koalisi merebut suara Nahdliyin paling besar ada di Koalisi Perubahan di mana pasangan Anies mendapatkan sokongan totalitas dari Cak Imin lewat jaringan solid mesin politik PKB di seluruh Indonesia terutama di Pulau Jawa (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas
Soroti Dana Hibah Golkar Bekasi, LI-TPK Dorong Kejari dan BPK Lakukan Penelusuran
Meski Ada Efisiensi, DPRD Tetap Komitmen Jaga Alokasi Anggaran Pendidikan Tak Dipotong di APBD 2027
Jangkau Milenial dan Gen Z, Film Ageman Jadi Media Edukasi Toleransi di UIN Raden Intan
Kecam Korupsi Dana Bencana BNPB, Ketua LPKAN: Jangan Rampok Uang Keselamatan Rakyat
Proses Terus Berjalan, Puspaga Dampingi Korban Dugaan Kekerasan Seksual
Nasib Pencari Kerja, Uang Hilang Kerjaa Tak Dapat Karena Loker Palsu
Disnaker Kota Bekasi Bantah Ada Staffnya Terlibat Loker Bodong

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:48 WIB

FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Soroti Dana Hibah Golkar Bekasi, LI-TPK Dorong Kejari dan BPK Lakukan Penelusuran

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Meski Ada Efisiensi, DPRD Tetap Komitmen Jaga Alokasi Anggaran Pendidikan Tak Dipotong di APBD 2027

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:52 WIB

Jangkau Milenial dan Gen Z, Film Ageman Jadi Media Edukasi Toleransi di UIN Raden Intan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Kecam Korupsi Dana Bencana BNPB, Ketua LPKAN: Jangan Rampok Uang Keselamatan Rakyat

Berita Terbaru