Pengamat: Ini Pemenuhan Hak Dasar Publik

- Editor

Selasa, 23 November 2021 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI, Mediakarya – Langkah Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menggratiskan toilet SPBU Pertamina, mendapat dukungan penuh dari Pengamat Kebijakan Transportasi Publik, Bambang Istianto.

Kepada Mediakarya.id, Selasa (23/11/2021), Bambang mengatakan, terkait toilet SPBU Pertamina yang selama ini berbayar, hal tersebut harus segera diubah prinsipnya.

Menurut dia, SPBU Pertamina yang merupakan penyedia sarana publik yang dikelola oleh BUMN, sudah seharusnya memberikan pelayanan yang prima.

“Sudah seharusnya digratiskan karena SPBU Pertamina hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya,” ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini, realitasnya terkadang ada kondisi toilet di SPBU Pertamina yang masih dinilai minim sarananya mulai dari kurang bersih, rusak hingga tidak terawat.

“Terkadang masih ditemui kondisi toilet di SPBU Pertamina yang kurang bersih, rusak dan tidak terawat,” aku Bambang.

Baca Juga:  Wali Murid SDN Sumur Batu 4 Keluhkan Rencana Study Tour, Ini Tanggapan DPRD Kota Bekasi

Untuk itu, dirinya sangat mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menggratiskan toilet SPBU Pertamina. Karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak dasar publik.

“Saya sangat mendukung sekali langkah Pak Menteri, dan perlu diingat sudah seharusnya toilet SPBU yang berada dibawah Pertamina harusnya gratis,” singkatnya.

Bambang mengungkapkan, jika kondisi toilet SPBU Pertamina dalam kondisi bersih, terawat dan baik serta gratis, maka siapapun penggunanya akan nyaman.

“Yang perlu diperhatikan saat ini adalah perbaikan sarana di dalamnya dan yang paling penting harus digratiskan,” imbaunya.

Seperti dilansir dari antaranews.com, Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta kepada direksi Pertamina agar seluruh toilet di semua SPBU Pertamina yang dikelola langsung maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta bersifat gratis atau tidak dipungut biaya. (apl)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kepala BKN: Manajemen Talenta Jadi Solusi Tepat Bantu Pemkab Sukabumi Kelola Daerah Berskala Besar
Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan
Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR
Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan
Halangi Tugas Pejabat Ombudsman RI Saat Sidak, Pegawai Lapas Cibinong Terancam Dipidana
Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi
KAI Buka Opsi Impor KRL Bekas, Senayan Wanti Wanti Soal Keselamatan
Kadispora Kota Bekasi Diduga Terima Mobil Dari Swasta, Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 05:50 WIB

Kepala BKN: Manajemen Talenta Jadi Solusi Tepat Bantu Pemkab Sukabumi Kelola Daerah Berskala Besar

Selasa, 29 September 2026 - 23:34 WIB

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan

Selasa, 29 September 2026 - 23:29 WIB

Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR

Selasa, 29 September 2026 - 23:21 WIB

Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan

Selasa, 29 September 2026 - 15:51 WIB

Ichsanuddin Noorsy: Krisis Legitimasi Adalah Krisis Kepercayaan, Harus Dicegah Jadi Disintegrasi

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Nasional

Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya Dicecar Puluhan Pertanyaan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:34 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

Nasional

Panitia Kerja RUU Pemilu Resmi Dibentuk Komisi II DPR

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:29 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim

Nasional

Praperadilan Silmy Karim Ditolak KPK Sah Tetapkan Penahanan

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:21 WIB