Pada dasarnya, kata dia, hal itu adalah upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin luas mengingat penciptaan lapangan kerja adalah hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk yang cukup tinggi.
Berkaca pada masih adanya kritikan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang terkait pengupahan, outsourcing, mekanisme PHK, juga dampak lingkungan hidup dan kehutanan, menurutnya hal tersebut dapat disampaikan secara demokratis.
“Kita tahu Perppu Cipta Kerja baru akan berlaku kalau tidak salah sampai akhir tahun ini. Tentu pro dan kontra bisa disampaikan secara demokratis karena kita adalah negara demokrasi,” kata Rosdiana. (qq)
