Perusahaan Istri Menteri Gagal Bayar Utang, CBA Desak Prabowo Copot Agus Gumiwang

Direktur eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, Mediakarya– Desakan reshuffle kabinet kian menguat setelah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita disorot akibat polemik utang perusahaan milik istrinya. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai Agus telah mempermalukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan muncul dari kasus PT Asiana Senopati, perusahaan properti milik istri Agus, Loemongga Haoemasan. Berdasarkan Putusan Perdamaian No. 880/PN Jaksel tanggal 29 April 2024, perusahaan itu diwajibkan membayar utang Rp76,96 miliar. Namun hingga tenggat Juni 2024, baru Rp2,5 miliar yang dilunasi, sementara sisanya Rp74,46 miliar masih menunggak.

“Agus ini sudah memalukan publik dan pemerintahan Prabowo. Kalau kepada satu orang saja ingkar janji, apalagi kepada presiden. Maka lebih baik dicopot saja Menteri Perindustrian ini,” kata Uchok dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurut Uchok, kegagalan memenuhi kewajiban hukum tidak bisa dianggap sekadar urusan bisnis keluarga. Hal itu, katanya, langsung merusak kredibilitas seorang pejabat negara. “Kalau putusan pengadilan saja tidak dipatuhi, bagaimana bisa dipercaya menjalankan amanah besar di pemerintahan?” ujarnya.

Isu ini menambah kuat wacana reshuffle yang santer beredar di lingkaran Istana. Publik menilai Prabowo harus mengambil langkah berani, apalagi Agus merupakan kader Partai Golkar yang menempati posisi strategis di kabinet.

“Kalau Prabowo ingin menunjukkan ketegasan dan pemerintahan yang bersih, Agus harus masuk daftar reshuffle. Jangan sampai masalah pribadi menteri merusak wibawa Presiden,” tegas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, Agus Gumiwang maupun Kementerian Perindustrian belum memberikan tanggapan. Sementara tekanan politik terus menguat, menempatkan Prabowo pada posisi dilematis: mencopot Agus demi citra tegas, atau mempertahankannya dengan risiko guncangan kepercayaan publik terhadap kabinet. (hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *