Ia mengatakan, pemerintah sudah sepatutnya memprioritaskan masyarakat dalam permasalahan minyak goreng yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sudah sulit ditemukan ini minyak goreng, ditambah juga harganya luar biasa melambungnya. Bayangkan mereka yang menjual gorengan jeritannya, di sini pemerintah harus hadir, di dalam undang-undang pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas dan menjaga ketersediaan kebutuhan,” ujar Jazuli.
“Kami mengajak kepada fraksi-fraksi lain yang masih berpikir bagaimana dan merasakan penderitaan rakyat dan masyarakat untuk sama-sama bergabung dengan Fraksi PKS (membentuk pansus hak angket minyak goreng),” sambungnya.(qq)
