JAKARTA, Mediakarya – Wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia kembali menguat seiring dorongan transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun di balik kesiapan teknologi, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ahli nuklir.
Isu tersebut mengemuka dalam Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia yang digelar Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.
Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, menegaskan bahwa tantangan terbesar pengembangan PLTN bukan pada penguasaan teknologi, melainkan kesiapan tenaga ahli dengan kompetensi khusus nuklir.
“Untuk satu unit PLTN saja dibutuhkan sedikitnya 1.200 SDM berkompetensi spesifik. Jika Indonesia membangun tiga hingga empat unit PLTN hingga 2045, kebutuhan tenaga ahli nuklir akan meningkat menjadi ribuan orang,” ujar Prof. Iwa, Selasa (20/1/2026).
Ia menilai, tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas dan terintegrasi, target pengoperasian PLTN berpotensi sulit tercapai. Pasalnya, proyek nuklir merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan persiapan matang sejak tahap awal.
Berdasarkan pengalaman internasional, seluruh proses pembangunan PLTN—mulai dari perencanaan, studi kelayakan, hingga operasi—dapat memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan, studi kelayakan saja membutuhkan waktu minimal dua tahun untuk memastikan keamanan lokasi dalam jangka panjang.
“Studi kelayakan harus menjamin keselamatan wilayah setidaknya hingga 100 tahun ke depan. Jika target operasi ditetapkan pada 2032, maka pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan mengoperasikan fasilitas tersebut,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ITPLN menyiapkan sistem pendidikan nuklir berjenjang. Pada tingkat sarjana (S1), mahasiswa dibekali dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika. Program magister (S2) difokuskan pada analisis keselamatan dan simulasi reaktor, sementara program doktoral (S3) diarahkan pada riset lanjutan, termasuk pengembangan small modular reactor (SMR) dan kebijakan energi.
Selain jalur akademik, ITPLN juga membuka pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Calon operator PLTN diwajibkan mengikuti pelatihan intensif selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi. Sementara itu, insinyur keselamatan dipersiapkan dengan keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor, serta calon regulator difokuskan pada audit dan pengawasan kepatuhan.
Prof. Iwa menambahkan, kebutuhan SDM nuklir juga mencakup bidang radioactive engineering and management, mengingat isu nuklir selalu menjadi perhatian publik dan komunitas internasional.
“Indonesia membutuhkan banyak ahli nuklir. Di sisi lain, penerimaan publik terhadap PLTN juga harus dibangun melalui edukasi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Program pelatihan ini dihadiri perwakilan pemerintah Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia. Diskusi menyoroti posisi energi nuklir dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, serta potensi SMR sebagai sumber energi rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan standar keselamatan dan tata kelola yang ketat.
Sebagai perguruan tinggi yang fokus pada transisi energi, ITPLN menyatakan kesiapan mengambil peran strategis dalam penyusunan peta edukasi nuklir nasional. Ke depan, ITPLN akan berkolaborasi dengan Japan Atomic Energy Commission (JAEC) dan Tokyo University untuk mempercepat penyiapan SDM nuklir Indonesia. (hab)